Perubahan kepemimpinan di tubuh lembaga Badan Gizi Nasional (BGN) pada awal Juni lalu membuka ruang diskusi penting soal pentingnya kompetensi dan latar belakang seseorang dalam memikul tanggung jawab sebagai pemimpin.
BGN sebagai satuan kerja yang memiliki program strategis nasional memerlukan nakhoda dengan kapasitas manajerial dan pemahaman teknis yang kuat.
Berdasarkan penelitian dalam Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, kompetensi seorang figur otoritas berpengaruh secara langsung terhadap kinerja anggota. Apabila pengangkatan pejabat publik lebih didorong unsur politis daripada kesesuaian keahlian, risikonya bukan hanya birokrasi yang tidak efisien, tetapi juga menjadi kegagalan sistem yang mengancam kesejahteraan masyarakat.
Dari perspektif kebijakan publik, penempatan individu pada lembaga sektoral menuntut kombinasi kompetensi teknis dan kapasitas kepemimpinan etis.
Boyatzis mendefinisikan kompetensi merupakan karakteristik mendasar seseorang meliputi pengetahuan, keterampilan, motif, sifat, konsep diri, dan peran sosial yang menghasilkan kinerja yang efektif.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kompetensi pejabat yang mencakup pemahaman terhadap regulasi, kemampuan teknis, profesionalisme, serta tanggung jawab moral merupakan faktor fundamental yang menentukan kualitas kinerja suatu institusi.
Lembaga yang mengemban tugas strategis seperti BGN memerlukan respons cepat berdasarkan data valid di lapangan. Tuntutan manajemen rantai pasok yang kompleks, dan mitigasi risiko kesehatan pangan juga menjadi perhatian penting.
Pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan berdasarkan data dan fakta, dapat menjadi modal penting bagi pemimpin menciptakan standar operasional prosedur (SOP) yang tepat. Sebaliknya, jika pemimpin tidak memahami esensi tugas, fungsi, dan persoalan utama yang dihadapi lembaganya, ia cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak mampu menjawab inti permasalahan.
Dampak paling besar dari penempatan pejabat publik yang tidak tepat adalah hilangnya kepercayaan masyarakat. Menurut OECD, kepercayaan publik tumbuh ketika pemerintah menunjukkan kompetensi lewat layanan yang efisien, responsif, dan dapat diandalkan, serta dijalankan dengan integritas dan keadilan.
Jika keraguan muncul pada kapasitas dan integritas pemimpinnya, legitimasi kebijakan lembaga itu akan turun tajam. Penerapan meritokrasi dalam penunjukan pejabat publik jangan sampai sekadar formalitas administratif.
Kepercayaan publik adalah modal sosial. Tanpa kepercayaan, program strategis nasional seperti yang diusung BGN hanya akan disambut skeptis.
Penulis: Muhammad Adam Fahrezy
Editor: Khrisna Ilyas Pahlevi
