Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat, mulai dari peserta didik, balita, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Sebagaimana dijelaskan dalam pedoman dasar penyelenggaraannya.
Di atas kertas tujuan program ini mulia, negara yang ingin membangun generasi sehat perlu hadir dalam persoalan gizi. Namun, berbagai laporan media dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa perbincangan publik tentang MBG tidak lagi terpaku pada manfaat gizi menu makanannya. Isunya telah melebar ke sejumlah persoalan seperti tata kelola keamanan bahan makanan, efisiensi anggaran, sorotan media terhadap respons pejabat, hingga kebingungan masyarakat memahami prioritas kebijakan pemerintah.
Dalam hal ini, MBG bukan hanya menjadi program sosial, tetapi juga ujian komunikasi politik dan kepercayaan publik. Masalahnya, gaya komunikasi pejabat sering kali hanya memberikan jawaban normatif seperti “program tetap berjalan” atau “semua sedang dievaluasi”. Padahal, publik membutuhkan jawaban yang lebih konkret, mulai dari standar keamanan makanan, mekanisme pengawasan dapur, pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah, hingga jaminan bahwa anggaran digunakan secara tepat sasaran.
Sikap Presiden yang tetap menegaskan pentingnya MBG dapat dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap janji politik dan agenda pembangunan sumber daya manusia, terlebih, pemenuhan gizi merupakan kebutuhan mendasar. Kendati demikian, pembelaan terhadap sebuah program tidak otomatis menghapus pertanyaan publik.
Semakin besar skala program, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk menjawab keraguan dengan transparansi. Di titik inilah publik berada dalam dilema.
Di satu sisi, masyarakat memahami bahwa upaya pemenuhan gizi merupakan investasi penting bagi masa depan.
Di sisi lain, masyarakat juga melihat masih banyak kebutuhan mendesak seperti pendidikan, layanan kesehatan, stabilitas harga bahan pokok, lapangan kerja, dan kualitas pelayanan dasar lainnya. Maka pertanyaannya bukan apakah pemenuhan gizi itu penting, melainkan apakah cara negara mengelola program ini sudah menjadi pilihan yang paling tepat dan efisien.
Begitupun dengan media, pemberitaan tentang keluhan, kasus keracunan, dugaan penyimpangan, atau kebingungan teknis di lapangan bukan semata-mata bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
Dalam demokrasi, media bekerja sebagai alarm. Alarm memang tidak selalu nyaman didengar, tetapi justru dari bunyi itulah pemerintah dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki.
Mengkritik MBG bukan berarti menolak masyarakat Indonesia mendapatkan makanan bergizi. Kritik justru diperlukan agar tujuan baik tidak rusak oleh pelaksanaan yang terburu-buru, komunikasi yang tidak jernih, atau pengawasan yang lemah. Program sebesar MBG membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Ia membutuhkan tata kelola yang kuat, komunikasi yang terbuka, media yang bebas bertanya, dan publik yang diberi ruang untuk memahami.
Penulis: Afifah Azzahra
Editor: Demilvi Fatimah Fasya
