Pertengahan dekade 1960-an, perekonomian bangsa Indonesia sedang berada di tepi jurang. Warisan pemerintah Orde Lama menyebabkan inflasi menembus lebih dari 600 persen dalam setahun.
Orientasi dan idealisme politik yang dimiliki Soekarno dinilai tidak sebanding dengan kemampuan pemerintahannya. Sejumlah kebijakan yang terlalu ambisius dan tidak realistis semakin memperparah beban fiskal negara.
Setelah Soeharto mengambil alih pemerintahan dan Orde Baru mulai berkuasa, ia dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang tengah terpuruk.
Di sinilah muncul sekelompok ekonom muda yang telah menempuh pendidikannya dari Amerika Serikat di University of California, Berkeley. Kelak merekalah yang menjadi tokoh utama di balik kebijakan ekonomi Orde Baru.
Beberapa nama itu antara lain:
- Widjojo Nitisastro (Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, 1971–1973)
- Ali Wardhana (Menteri Keuangan, 1968–1983)
- Emil Salim (Menteri Perhubungan, 1973–1978)
- Mohammad Sadli (Menteri Tenaga Kerja, 1971–1973)
- Johannes Baptista Sumarlin (Menteri Keuangan, 1988–1993)
- Subroto (Menteri Transmigrasi dan Koperasi, 1971–1978)
Bagaimana “Mafia Berkeley” Bekerja?
Julukan itu pertama kali muncul bukan dari orang Indonesia, melainkan dari tulisan seorang aktivis kiri Amerika Serikat bernama David Ransom, dalam artikelnya di majalah Ramparts edisi keempat tahun 1970.
David Ransom menulis istilah “Mafia” untuk memberikan kesan bahwa mereka bukan hanya sekadar sekelompok dosen dan akademisi saja, melainkan sekumpulan orang yang berpengaruh, bekerja terorganisir, dan berada di bawah kekuasaan.
Pada pertengahan 1950-an, Dekan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Sumitro Djojohadikusumo, menjadi satu-satunya dosen yang saat itu memegang gelar doktor ekonomi.
Berbekal dana dari Ford Foundation, lembaga filantropi Amerika Serikat, FEUI mengirim sekitar 40 dosennya untuk melanjutkan studi magister dan doktor di berbagai universitas Amerika. Program tersebut kemudian dikenal sebagai proyek California.
Melalui program tersebut, para dosen Indonesia dididik dengan pendekatan ekonomi modern yang berkembang di Amerika Serikat dan kelak banyak memengaruhi cara mereka memandang pembangunan ekonomi.
Dalam buku Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, Revrisond Baswir melihat bahwa sejumlah ekonom yang lahir dari proses itu kemudian menemukan ruang pengaruh besar pada masa Soeharto, terutama setelah krisis politik 1965 dan konsolidasi Orde Baru.
Mereka masuk ke posisi penting dalam tim ekonomi dan menjadi arsitek kebijakan stabilisasi, penekanan inflasi, penyesuaian anggaran, dan pembukaan keran investasi asing.
Hal ini yang menjadikan keberhasilan mereka dinilai bukan hanya lahir dari kapasitas individu saja, tetapi juga karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah Orde Baru.
Bagaimana Pencapaian Mereka?
Setelah Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), ia membutuhkan cara untuk menghadapi tantangan krisis yang telah melemahkan daya beli rakyat Indonesia.
Pada akhir 1966, Soeharto menggelar seminar Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) untuk membahas permasalahan bangsa yang sedang dihadapi pemerintahan. Kala itu, kondisi perekonomian Indonesia berada dalam tekanan berat. Inflasi telah menembus 650 persen, sementara beban neraca pembayaran luar negeri mencapai Rp 714 miliar.
Dalam seminar tersebut, Widjojo Nitisastro bersama kelompok ekonom FEUI memaparkan gagasan stabilisasi ekonomi yang saat itu dianggap cukup berani. Gagasan tersebut berhasil menarik perhatian Soeharto.
Hingga akhirnya pada 1968, setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI, mereka diangkat sebagai Tim Ahli Ekonomi dan Keuangan Presiden. Pada periode inilah mereka semakin dikenal sebagai “Mafia Berkeley” karena sebagian besar anggotanya merupakan alumni University of California, Berkeley.
Dalam buku Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia oleh Revrisond Baswir, Widjojo Nitisastro bersama rekannya berhasil menekan angka inflasi dari 650 persen pada 1966, menjadi 13 persen pada 1969. Penurunan tersebut menjadi salah satu keberhasilan terbesar tim ekonomi Orde Baru pada masa awal pemerintahannya.
Tetapi, tidak ada kebijakan yang sepenuhnya bebas dari dampak negatif. Hal yang sama juga terjadi pada kebijakan yang mereka jalankan. Keterbukaan modal asing yang mereka dorong melahirkan konsorsium pemberi pinjaman bernama Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), beranggotakan negara-negara Barat, Jepang, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia.
Bagi pihak yang mendukungnya, ini adalah jalan paling realistis menuju pemulihan. Bagi pengkritiknya, inilah awal mula Indonesia dinilai semakin bergantung pada modal asing serta lembaga-lembaga keuangan internasional.
Sejak saat itu, mereka dipuji sebagai penyelamat ekonomi bangsa. Namun di sisi lain, mereka juga dituduh menjadi kaki tangan asing yang melegitimasi kekuasaan Orde Baru melalui kebijakan ekonomi.
Hubungan Soeharto dengan para teknokrat Berkeley bersifat pragmatis. Ketika kondisi ekonomi memburuk, mereka diberi ruang untuk merancang kebijakan. Namun ketika penerimaan negara meningkat akibat lonjakan harga minyak, pengaruh mereka mulai berkurang dan digantikan oleh kelompok nasionalis di sekitar Soeharto.
Hingga hari ini, Mafia Berkeley tetap menjadi salah satu kelompok ekonom paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Bagi sebagian orang, mereka adalah penyelamat yang berhasil mengangkat ekonomi dari keterpurukan. Namun bagi yang lain, mereka membuka pintu bagi ketergantungan Indonesia terhadap modal dan kepentingan asing. Karena itulah, perdebatan tentang mereka tak pernah benar-benar selesai.
Penulis: Alya Komala
Editor: Khrisna Ilyas Pahlevi
