Kasus penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri diungkap oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada awal November ini. Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni dua perwira tinggi Polri, mantan Kapolri, serta mantan Kepala Divisi TIK Polri.
Melansir Kompas.com, dalam perkara tersebut, penyidik menyebut penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, awak media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Jika komunikasi seorang kepala negara dengan perlindungan keamanan yang tinggi saja masih dapat menjadi sasaran penyadapan, masyarakat sipil dengan perlindungan yang lebih terbatas tentu berada dalam posisi yang lebih rentan.
Lalu, apa yang membuat penyadapan ilegal ini tidak hanya sebagai persoalan internal aparat atau kepentingan kelompok elite, tetapi juga menjadi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas?
Ancaman terhadap Hak Privasi
Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti, bagaimana jaringan komunikasi pribadi milik seseorang dapat dengan mudah diretas.
Di Indonesia, hak atas ruang pribadi telah dijamin melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dalam aturan tersebut, setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman terhadap dirinya.
Jaminan tersebut menempatkan privasi sebagai bagian dari hak dasar setiap warga negara. Ruang komunikasi seseorang tidak dapat diakses secara bebas tanpa dasar hukum maupun kewenangan yang jelas.
Perlindungan terhadap privasi juga diatur dalam hukum internasional melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Dalam Pasal 17 ICCPR, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari campur tangan yang sewenang-wenang maupun tidak sah terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah, serta komunikasinya.
Aturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan privasi berlaku bagi setiap orang, termasuk masyarakat sipil. Penyadapan tanpa mekanisme hukum yang jelas dapat menempatkan siapa pun dalam posisi rentan ketika informasi pribadinya diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Perbedaannya, masyarakat biasa sering kali tidak memiliki perlindungan maupun perhatian publik sebesar pejabat negara ketika mengalami pelanggaran terhadap privasi.
Runtuhnya Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat
Daftar pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan tidak hanya berisi nama pejabat negara. Didalamnya juga terdapat aktivis, jurnalis, dan tokoh masyarakat.
Kelompok-kelompok tersebut memiliki peran yang berbeda di tengah kehidupan demokrasi. Jurnalis bertugas mencari dan menyampaikan informasi kepada publik. Aktivis serta organisasi masyarakat mengawal berbagai persoalan sosial dan kebijakan publik, semenatara tokoh masyarakat menjadi bagian dari ruang diskusi yang membentuk opini publik di tengah masyarakat.
Merujuk Committee to Protect Journalists (CPJ), praktik pengawasan digital terhadap jurnalis dapat membahayakan keamanan komunikasi dengan narasumber. Kondisi tersebut membuat sumber informasi kehilangan rasa aman untuk berbicara dan berpotensi menghambat kerja jurnalistik.
Bagi seorang jurnalis, kerahasiaan narasumber bukan sekadar etika profesi. Kerahasiaan tersebut menjadi dasar lahirnya banyak informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketika rasa aman itu hilang, tidak sedikit narasumber yang memilih diam dibanding mengambil risiko.
Dampaknya tidak berhenti pada jurnalis. Masyarakat ikut kehilangan kesempatan memperoleh informasi yang seharusnya dapat diketahui publik. Semakin sedikit orang yang bersedia berbicara, semakin sempit pula ruang bagi media untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Situasi serupa juga dapat dirasakan aktivis maupun organisasi masyarakat. Komunikasi yang semestinya menjadi ruang untuk menyusun advokasi, menyampaikan kritik, atau mendampingi masyarakat dapat berubah menjadi ruang yang dipenuhi kekhawatiran apabila muncul anggapan bahwa setiap percakapan dapat dipantau.
Terciptanya Fenomena “Chiling Effect”
Ancaman serupa juga dapat dirasakan masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat maupun kritik.
Kondisi ini dapat merujuk pada fenomena chiling effect, kondisi ketika seseorang melakukan penyensoran terhadap dirinya sendiri karena adanya rasa takut terhadap kemungkinan konsekuensi yang muncul setelah menyampaikan pendapat atau melakukan aktivitas tertentu.
Dalam jurnal The Chilling Effects of Digital Dataveillance: A Theoretical Model and an Empirical Research Agenda, dijelaskan bahwa persepsi seseorang berada dalam pengawasan digital dapat memengaruhi perilaku komunikasi mereka.
Dalam konteks demokrasi, kondisi tersebut menjadi persoalan karena ruang publik membutuhkan keberanian masyarakat untuk menyampaikan kritik dan bertukar gagasan.
Salah satu contoh dapat dilihat dari pengungkapan praktik pengawasan massal Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) melalui dokumen Edward Snowden pada 2013. Penelitian Jon Penney yang dikutip dalam kajian mengenai chilling effect menemukan adanya penurunan akses masyarakat terhadap sejumlah artikel sensitif di Wikipedia setelah pengungkapan tersebut.
Temuan tersebut menjadi salah satu bukti awal bahwa pemberitaan mengenai praktik penyadapan dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam mencari maupun mengakses informasi.
Perkara penyadapan ini menjadi perhatian besar bukan hanya karena menyangkut siapa yang menjadi sasaran, tetapi juga karena pihak yang diduga terlibat berasal dari lingkungan yang memiliki kewenangan besar dalam urusan keamanan negara.
Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dibangun melalui keyakinan bahwa kewenangan yang mereka miliki digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan justru menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak orang lain.
Penulis: Ilyas Pahlevi
