Universitas Pancasila (UP) melalui kelembagaan SEMA-BPM fakultas memastikan kembali turun dalam aksi demonstrasi lanjutan pada 28 Oktober mendatang. Berdasarkan hasil konsolidasi yang digelar pada Jumat (23/10/2026), aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut akan dipusatkan di Bundaran HI, Jakarta.
Berbeda dari aksi demonstrasi sebelumnya yang menggunakan atribut almamater kampus, kali ini seluruh peserta aksi berencana mengenakan pakaian serba hitam.
Koordinator Lapangan Aksi Universitas, Joseph Tua R.S., mengungkapkan bahwa langkah tersebut sengaja diambil untuk meruntuhkan sekat pemisah antara mahasiswa dan masyarakat sipil.
“Kenapa kita enggak pakai almamater karena agar masyarakat itu berpikir mereka dibersamai oleh mahasiswa. Selama ini kan setiap aksi kita pakai almamater, jadi kayak ada gap antara mahasiswa sama masyarakat. Kita ingin melebur sama masyarakat,” jelas Joseph.
Sebagai penanda identitas, setiap mahasiswa nantinya akan diberikan lakban dengan warna berbeda sesuai fakultas masing-masing.
Sementara itu, Koordinator lapangan dan konsolidasi, Fauzan Rangkuti, mengatakan sejumlah aspek teknis juga telah dipersiapkan secara matang. Fauzan juga menjelaskan, sebanyak empat fakultas telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti aksi, yakni Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Pariwisata.
Adapun Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknik masih bersifat tentatif karena menyesuaikan kondisi internal kelembagaannya.
“Terkait konsolidasi itu pembahasannya seputar teknis lapangan. Juga menanyakan kesiapan setiap fakultas untuk turun. Ada Hukum, FIKOM, Pariwisata, FEB. Ada juga Psikologi dan Teknik yang tentatif,” ujar Fauzan.
Fauzan juga mengatakan, berdasarkan pendataan awal, diperkirakan sekitar 250 mahasiswa akan memadati barisan aksi. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring mendekati hari pelaksanaan.
Lima Tuntutan Utama dalam Aksi
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi Universitas, Joseph Tua R.S., mengatakan terdapat sejumlah isu yang menjadi fokus tuntutan dalam aksi tersebut. Di antaranya penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, realisasi pendidikan gratis dari jenjang SD hingga S1, serta penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
Adapun lima tuntutan utama yang akan disuarakan, yakni:
1. Tetapkan status bencana nasional, adili korporasi yang bertanggung jawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan.
2. Wujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan untuk kepentingan politik berkedok program populis seperti MBG dan KDMP.
3. Turunkan biaya pendidikan dan berikan akses layanan dasar yang merata.
4. Hentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan serta berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Kembalikan kebebasan bersuara, adili pelanggar HAM, dan hentikan militerisasi di ruang sipil.
Kelima poin tersebut akan menjadi bentuk penyampaian sikap mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di Indonesia.
Mobilisasi dan Pendampingan Hukum Disiapkan
Jelang hari pelaksanaan, Joseph mengungkapkan pihaknya telah memastikan sejumlah persiapan teknis dan pengamanan massa di lapangan.
Terkait mobilisasi massa, Joseph menambahkan bahwa armada transportasi telah disiapkan dan akan diberangkatkan dalam beberapa kloter. Mahasiswa yang akan mengikuti aksi diimbau untuk tidak berangkat sendiri demi alasan keselamatan, serta wajib berkoordinasi dengan koordinator lapangan di masing-masing fakultas.
Selain itu, terkait perlindungan dan pendampingan hukum, pihaknya berencana menggandeng Pusat Bantuan Hukum (PBH) Universitas Pancasila, langkah ini dilakukan sebagai antisipasi apabila terjadi persoalan hukum selama demonstrasi berlangsung.
“Kita akan pakai layanan PBH Universitas, Pusat Bantuan Hukum,” ungkap Joseph.
Meski demikian, rencana pendampingan hukum tersebut masih terus dikomunikasikan dengan pihak terkait.
Penulis: Dina Nurria
Editor: Khrisna Ilyas Pahlevi
