Jumat (26/6/2026), Kelembagaan Senat Mahasiswa (SEMA) dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas Pancasila bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus memasang banner di sejumlah titik di Kota Depok dan Jakarta Selatan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka nilai bermasalah.
Aksi ini dilakukan di tengah meningkatnya polemik pelaksanaan Program MBG yang dalam beberapa waktu terakhir menuai kritik akibat sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah.
Dalam unggahan SEMA FH disebutkan bahwa banner dipasang di beberapa lokasi, antara lain Depan Tol Juanda, JPO Margonda, JPO Lenteng Agung, Putaran Stasiun UP, Jembatan Akses UI, dan Depan Reklame Depok. Proses pembuatan banner sendiri dilakukan di Universitas Indonesia. Aksi tersebut juga melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa dari kampus lain, seperti BEM Universitas Indonesia (UI), BEM Nurul Fikri (NF), dan Aliansi BEM Fakultas Gunadarma.
Ketua BPM FH, Josua Alexander Parulian, mengatakan bahwa aksi tersebut bertujuan menarik perhatian masyarakat di sekitar Depok, dan kawasan Universitas Pancasila, untuk bersama-sama menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi, yang ingin kami soroti dari aksi ini sebetulnya agar masyarakat di sekitar Kampus UP dan Depok dapat tersadarkan bahwa MBG adalah program yang bermasalah dan telah memakan banyak korban keracunan” Ujarnya saat diwawancarai tim LPM Gema Alpas.
Pernyataan tersebut merujuk pada data Kementerian Kesehatan yang mencatat lebih dari 38 ribu orang terdampak dalam kejadian keracunan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG.
Josua juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan respons atas munculnya sejumlah aksi dukungan terhadap Program MBG di berbagai daerah sepanjang Juni. Menurutnya, mahasiswa tidak akan lelah untuk terus turun ke jalan menyuarakan aspirasi.
Di sisi lain, aksi tersebut tampak tidak melibatkan seluruh kelembagaan mahasiswa di Universitas Pancasila. Terkait hal itu, ketua SEMA FH, Andi Rezki Dwi Putri, mengatakan bahwa di samping belum terbentuknya kelembagaan Senat-BP yang semestinya mengoordinasikan gerakan di tingkat universitas, pihaknya juga tidak sempat berdiskusi dengan kelembagaan fakultas lainnya karena waktu perencanaan hingga pelaksanaan aksi terbilang singkat.
“Karena kita semua tahu hingga kini Senat-BP masih kosong, dari kami sebenarnya mau coba mendiskusikan lebih lanjut bersama kelembagaan lainnya, tapi ternyata tidak sempat karena keterbatasan waktu dalam proses perencanaannya itu sendiri”
Meskipun begitu, kelembagaan SEMA-BPM FH berharap selanjutnya gerakan ini dapat menggandeng fakultas lainnya untuk kemudian membentuk “Aliansi Kelembagaan Universitas Pancasila”.
