Belum lama ini, pemerintahan Prabowo menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam berbagai sektor. Adanya kebijakan ini memaksa pemerintah untuk melakukan pemangkasan pembiayaan pada sektor-sektor yang dianggap non prioritas. Hal ini lah yang menggerakkan Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) menggelar aksi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ pada hari ini, (17/02/2025) di Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Melansir dari media Tempo, Koordinator BEM Seluruh Indonesia Satria Naufal mengatakan bahwa tajuk Indonesia Gelap itu dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. “Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga,” ujarnya, Senin, (17/02/2025).
Instruksi adanya aksi ‘Indonesia Gelap’ disampaikan melalui sosial media @bem_si di Instagram, aksi ini akan dilaksanakan hingga Rabu, (19/02/2025). Situasi Bangsa Indonesia yang dianggap semakin gelap dengan kebijakan-kebijakan yang mencekam dan menyengsarakan rakyat. Melansir dari Liputan6, Aksi ini menyuarakan setidaknya lima tuntutan.
Gema Tuntutan dari Rakyat untuk Rakyat
Tuntutan pertama, mahasiswa menyuarakan untuk pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 2025. Hal ini karena masa pemerintahan Prabowo dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak kepada Rakyat dan berpotensi merugikan berbagai sektor vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Tuntutan kedua pada aksi ini merupakan penolakan revisi Undang-Undang Minerba, khususnya pasal yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Hal ini dinilai dapat mengancam independensi akademik serta objektivitas lembaga pendidikan tinggi yang dapat membuka celah eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
Tuntutan selanjutnya yaitu proses pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis, secara transparan, dan tepat waktu. Para demonstran menekankan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik merupakan aspek penting dalam menjamin kualitas pendidikan.
Tuntutan keempat yaitu evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengeluarannya dai anggaran pendidikan. Para aktivis mahasiswa juga menyoroti pentingnya memisahkan program kesejahteraan seperti MBG dari anggaran pendidikan. Mereka berargumen bahwa pencampuran ini dapat mengaburkan fokus dan mengurangi efektivitas anggaran untuk pengembangan pendidikan.
Tuntutan terakhir, namun tidak kalah penting, yaitu keprihatinan mahasiswa terhadap proses pembuatan kebijakan publik yang dinilai tidak berbasis riset ilmiah dan tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. BEM UI menyebut banyak kebijakan yang diambil bersifat “ugal-ugalan dan nirsubstansi”.
Digelarnya aksi ‘Indonesia Gelap’ dengan lima tuntutan yang di-gaungkan oleh para massa aksi mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap situasi atas adanya kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Tuntunan-tuntutan ini patut menjadi perhatian serius dan dikaji oleh pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Penulis: Tim Redaksi LPM Gema Alpas
