Ditengah hingar bingar perayaan HUT RI ke-79 yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk pertama kalinya, terdapat narasi kontras yang mewarnai sekat diantara antusiasme orang-orang besar dan realita yang ada di lapangan.
IKN yang digadangkan sebagai ikon dari pusat pemerintahan masa depan yang mencerminkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa, justru dibumbui oleh hadirnya perayaan hari kemerdekaan yang terkesan memaksakan dan seakan menunjukan bahwa perayaan Hari Lahir NKRI adalah arena permainan politik bagi pemimpin yang sedang di penghujung waktu.
Oleh sebab itu, perayaan megah ini memicu kritik karena hari kemerdekaan yang seharusnya diadakan dengan khidmat dan semestinya menjadi momentum bagi rakyat untuk menambah pupuk jiwa nasionalisme, malah dikacaukan dengan ambisi para petinggi yang justru memancing perspektif tersembunyi rakyat kecil tentang realitas yang tersembunyi di bawah gemerlap panggung perayaan.
Hamburkan Anggaran Puluhan Miliar, Bagaimana Nasib Uang Ganti Rugi yang Mandek?
Mengutip dari BBC News Indonesia dan Bisnis.com, perayaan HUT RI ke-79 akan dilangsungkan di dua lokasi yaitu, Istana Merdeka di Jakarta dan IKN. Keputusan ini tentunya menuai kritik, pasalnya penggunaan anggaran untuk perayaan kemerdekaan melambung drastis.
Perayaan HUT RI ke-79 di IKN meningkat 63% dibandingkan HUT RI pada 2023 lalu di Jakarta. “Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk perayaan 17-an di IKN,” tambah Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bisnis.com, Rabu, (14/08/24).
Melihat anggaran yang melambung tinggi ini, justru dianggap tidak ada apa-apanya di mata pemerintah. Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, menjelaskan bahwa anggaran miliaran rupiah untuk perayaan hari kemerdekaan bukanlah hal yang harus dikhawatirkan.
“Mestinya ini kan case-case tertentu. Memaknainya adalah jangan disamakan apple to apple dengan situasi yang umum. Ya bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu enggak ada yang mahal,” jelas Moeldoko, BBC News Indonesia, Rabu, (14/08/24).
Pengeluaran besar untuk perayaan yang dianggap biasa saja seakan melupakan bahwa pemerintah saat ini masih berhutang kepada masyarakat yang tergusur akibat proyek ambisius ini.
Pemerintah pusat mengatakan bahwa telah menyiapkan dana ganti rugi sebesar Rp90 miliar untuk mengganti 2.086 hektar lahan warga yang terdampak pembangunan IKN. Sayangnya, anggaran yang dijanjikan diawal belum sepenuhnya terlaksana.
Sukini dan keluarganya merupakan salah satu yang menjadi korban ketidakjelasan pemerintah dalam mengganti rugi lahan yang telah dirampas. “Saya masih menunggu, tapi enggak jelas pembayarannya kapan. Tanah saya itu dulu untuk berkebun, tapi sekarang sama pemerintah tidak boleh digarap, jadi kami tidak bisa ngapa-ngapain,” tambah Sukini, BBC News Indonesia, Rabu, (14/08/24).
Bukan hanya Sukini, Teguh Prasetyo juga telah menunggu selama dua tahun agar pemerintah memberikan uang ganti rugi atas pembebasan lahan pada proyek IKN bahkan sampai saat ini belum membuahkan hasil.
Melihat masih adanya hutang pemerintah kepada masyarakat sekitar daerah IKN, lantas apa yang dikejar dari tergesa-gesanya perayaan HUT RI di IKN dengan anggaran yang fantastis?
Ambisi Presiden Membangun IKN, Rakyat yang Harus Tanggung Konsekuensinya?
Perhelatan HUT RI ke-79 di IKN dinilai oleh Bayu Dardias Kurniadi, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai ‘konsekuensi yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan ambisi Presiden Jokowi yang membangun IKN.’
Disamping dari kegigihan presiden dalam membangun IKN, perayaan HUT RI di IKN semakin mempertegas bahwa perhelatan tersebut bukan hanya sebagai seremonial, melainkan bagian dari pertaruhan politik jokowi yang ‘ngotot’ untuk melanjutkan proyek mercusuarnya.
Penulis : Dian Ayu Azizah
Editor : Aisha Balqis
