Jauh sebelum dikenal sebagai Universitas Pancasila seperti saat ini, kampus biru ini pernah mengalami proses peleburan antara dua perguruan tinggi yang sama-sama berdiri atas latar belakang ideologis.
Dalam buku berjudul 50 Tahun Universitas Pancasila, kedua perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Pancasila (UP) dan Universitas Bung Karno (UBK).
Universitas Pancasila digagas oleh Kolonel Djuhartono dan Imam Pratiknjo. Gagasan itu berangkat dari kekhawatiran terhadap meluasnya pengaruh komunisme, keduanya mendirikan perguruan tinggi yang berfokus pada pengkajian sekaligus penyebarluasan nilai-nilai Pancasila melalui jalur akademik.
Pada periode yang tidak berselang lama, berdiri pula Universitas Bung Karno (UBK). Berbeda dengan UP, kampus ini dibentuk untuk mengembangkan ajaran Bung Karno melalui berbagai disiplin ilmu sekaligus mencetak kader-kader yang memahami pemikiran Soekarno.
Hingga pada 1965, peristiwa G30S yang memicu ketidakstabilan politik di Indonesia turut memengaruhi keberlangsungan proses pembelajaran di kedua perguruan tinggi tersebut.
Kondisi itu kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong proses penggabungan Universitas Pancasila dan Universitas Bung Karno, yang kelak menjadi bagian penting dalam sejarah lahirnya Universitas Pancasila.
LAHIRNYA UNIVERSITAS PANCASILA & UNIVERSITAS BUNG KARNO
Universitas Pancasila yang dikenal saat ini berbeda dengan Universitas Pancasila yang pertama kali didirikan. Universitas Pancasila (lama) berdiri pada 1962, kemudian memperoleh pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 90B/SWT/P04 tertanggal 14 Juli 1964.
Pada masa yang sama, lahir pula Universitas Bung Karno (UBK) yang digagas oleh Mayor Jenderal (Mayjen) Achmadi bersama rekan-rekan seperjuangannya. Berbeda dengan UP, UBK didirikan sebagai wadah untuk mengembangkan ajaran Bung Karno melalui berbagai disiplin ilmu.
UBK kemudian diresmikan pada 6 Juni 1964 di Gedung Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta.
Dinamika Pasca Tragedi G30S
Situasi politik setelah tragedi 1965 turut memengaruhi keberlangsungan kegiatan akademik di Universitas Bung Karno. Akibatnya, aktivitas perkuliahan menjadi tidak menentu, hal ini buntut dari sejumlah pimpinan UBK yang ditangkap oleh otoritas militer yang berkuasa saat itu, termasuk Mayjen Achmadi.
Di tengah kondisi tersebut, Pangdam V/Jaya selaku Penguasa Pelaksana Darurat Militer Daerah Jakarta Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 38/3/66 tertanggal 23 Maret 1966 mengenai peralihan pengawasan Universitas Bung Karno.
Beberapa hari kemudian, terbit pula Surat Keputusan Nomor 80/3/66 tertanggal 31 Maret 1966 yang menetapkan Letnan Kolonel Urip Widodo, S.H. sebagai perwira pengawas UBK.
Situasi yang semakin tidak menentu mendorong Tim Pembina UBK bersama pimpinan Universitas Pancasila mengadakan pertemuan untuk membahas kemungkinan penggabungan kedua perguruan tinggi tersebut.
Atas inisiatif Mashuri, S.H., yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal PTIP, pada 28 Oktober 1966 ditandatangani Piagam Penggabungan Universitas Pancasila dan Universitas Bung Karno.
Penggabungan kedua universitas ini alasan utamanya tidak hanya dipengaruhi oleh situasi politik pasca-G30S.
Pertimbangan ideologis juga menjadi alasan penting, mengingat hubungan antara Pancasila dan Bung Karno dipandang memiliki keterkaitan yang erat.
Dari peristiwa inilah lahir identitas baru yang kemudian dikenal sebagai Universitas Pancasila.
Kampus hasil penggabungan itu juga diharapkan menjadi wadah pengkajian dasar negara secara ilmiah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi negara dan mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lahirnya kembali Universitas Bung Karno
Penggabungan Universitas Bung Karno dengan Universitas Pancasila pada 1966 bukan berarti mengakhiri keberadaan UBK untuk selamanya.
Beberapa tahun kemudian, Universitas Bung Karno kembali berdiri atas prakarsa Yayasan Pendidikan Soekarno yang dipimpin oleh Hj. Rachmawati Soekarnoputri.
Pada awal pendiriannya, perguruan tinggi tersebut belum menggunakan nama Universitas Bung Karno. Kampus itu lebih dahulu bernama Institut Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Bung Karno.
Seiring berjalannya waktu, nama tersebut kemudian diubah menjadi Universitas Bung Karno berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 279/YPS/VIII/1983.
Selanjutnya, pada 12 Mei 1999, Universitas Bung Karno resmi memperoleh izin operasional dari pemerintah.
Peristiwa penggabungan Universitas Pancasila dan Universitas Bung Karno bahkan mendapat perhatian dari Ketua Presidium Kabinet Republik Indonesia saat itu, Jenderal Soeharto.
“Pertama-tama saya menyampaikan selamat atas terlaksananya penggabungan Universitas Pancasila dan Universitas Bung Karno yang baru saja kita saksikan bersama dengan khidmat. Mudah-mudahan penggabungan ini merupakan suatu permulaan dari perkembangan yang sehat daripada universitas-universitas swasta pada umumnya dan khususnya dari kedua universitas yang bergabung ini.”
Penulis: Seni Dela Julianti
Editor : Khrisna Ilyas Pahlevi
