Musyawarah Mahasiswa (Musma) merupakan penutup dari masa kepemimpinan Senat dan Badan Pengawas (BP) KMUP. Pelaksanaan Musma bukan hanya sebagai bentuk akhir pertanggungjawaban masa bakti, melainkan juga salah satu bentuk dari peralihan tongkat kelembagaan dari kabinet lama menjadi kabinet baru.
Musma yang diadakan dari 08-26 April 2024, seharusnya sudah membuahkan hasil dengan munculnya ketua lembaga yang baru. Terlebih, proses recruitment Senat BP KMUP sudah berakhir sejak (03/05/2024). Akan tetapi, pelaksanaan ini mundur dari waktu yang sudah ditentukan.
Mundurnya timeline pemilihan ketua Senat dan BP KMUP menyebabkan banyaknya polemik yang terjadi pada kelembagaan mahasiswa tingkat Universitas, mulai dari alur birokrasi yang rumit hingga dana kemahasiswaan yang mandek.
Ketidakjelasan Alur Birokrasi dan Koordinasi Di Tengah Kekosongan
Kekosongan masa jabatan kelembagaan Senat dan BP KMUP, semakin diperumit dengan ketidakjelasan sistem birokrasi yang dipegang oleh Badan Pekerja (BAJA).
UKM Taekwondo menjadi salah satu UKM yang terdampak dari ketidakjelasan birokrasi yang kini dipegang oleh BAJA. Hal ini dirasakan ketika tengah mengajukan peminjaman bus, UKM Taekwondo merasa bahwa BAJA tidak melakukan koordinasi terhadap UKM terkait biaya peminjaman bus yang seharusnya diinformasikan sejak awal.
“Nah sekarang itu ternyata aku baru tau, ternyata untuk periode ini ada dana maksimal untuk pake bis dan itu SK nya baru ada di bulan Januari, dan karena Baja-nya gak ngelakuin koordinasi sama UKM. Jadi kita nih UKM Taekwondo, gak tau kalo ternyata untuk sekarang ada SK terbaru mengenai peminjaman bus. Jadi kita juga ngeluarin dana dadakan lah buat bus.” Davina Dwi Angelita, Ketua Taekwondo KMUP.
Selain tidak adanya kejelasan mengenai koordinasi peminjaman bus, UKM Cicera juga menilai bahwa sistem birokrasi peminjaman yang dilakukan oleh kelembagaan dinilai kurang efisien.
“Misalnya, soal fasilitas peminjaman, kita masih harus cek jadwal manual ke sekbid, ketua, atau orang senat. Kita harus tahu jadwalnya ada atau tidak, busnya ada atau tidak. Nanti mereka koordinasi ke atas, itu butuh waktu.” Jelas Gilang, Ketua UKM CICERA.
Ketika hendak dimintai klarifikasi mengenai hal tersebut, ketua BAJA tidak menjawab permintaan wawancara yang diajukan oleh LPM Gema Alpas.
Gunakan Dana Pribadi Jadi Solusi UKM Di Tengah Kekosongan Jabatan
Kosongnya lembaga Senat BP KMUP menyebabkan mandeknya pendanaan bagi para UKM. Hal ini tentunya berujung pada kesulitan UKM dalam menjalani program kerja (proker) yang harus dijalankan.
Terhambatnya proses pendanaan dirasakan oleh UKM PMK yang merasa kesulitan karena tidak ada pendanaan untuk menjalani proker. Ketidakadaan dana kemahasiswaan dalam pelaksanaan proker, menyebabkan UKM PMK kebingungan dalam mengatur dana yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan rutin.
“PR kita dari pengurus karena kekosongan ini bingung untuk pembagian dana. Sedangkan itu kan kalau kosong lama kita juga gak kepikiran tentang pendanaan, kalau di fakultas kan permohonan dana fakultas. Jadi semakin lama kekosongan buat kita mikir ini mau gimana, ini kan udah masuk waktu UAS ya jadi mikir untuk ngaturnya.” Jelas Rai Sri Utari, Koordinator Pusat PMK.
Hal serupa juga dirasakan oleh UKM Kipas, yang mengatakan bahwa salah satu proker mereka terancam tidak akan berjalan jika tidak didanai oleh dana kemahasiswaan.
“Nah, gue tuh ada dua proker, yang dimana seharusnya tuh bisa pake uang dari dana kemahasiswaan, dan apa ya, proker gue yang satu lagi ini, tidak bisa jalan kalo misalnya ga ada dankem” Ujar Fahri Adriansyah, Ketua KIPAS KMUP.
Berbagai keresahan yang dirasakan oleh UKM karena adanya kekosongan jabatan, akhirnya membuat para UKM seperti Kipas dan PMK mencari solusi sendiri, yaitu menggunakan dana pribadi serta danusan (dana usaha) sebagai salah satu upaya untuk menjalankan proker yang telah direncanakan.
Selain sulit dalam hal pendanaan proker, kekosongan jabatan pada kelembagaan Senat dan BP KMUP turut menyebabkan terhambatnya gaji pelatih bagi UKM Basket.
“Nah ini sih, gua kan ngajuin gaji pelatih ya. Nah gaji pelatih itu agak susah, maksudnya kabarnya itu belum pasti. Kayak misalnya turun kapan? jadi kita juga kan ke pelatih sendiri kayak nggak enakan kan.” Ujar Ajrullah Akbar, Ketua UKM Basket.
Bagaimana Solusi dari Lembaga?
Kosongan lembaga yang disebabkan karena tidak ada ketua yang menjabat, turut berdampak pada dana kemahasiswaan. Terlebih, jika Rapat Kerja (Raker) dan Anggaran pihak Universitas sudah disahkan, maka akan menimbulkan masalah pada pendanaan UKM yang menjabat di periode 2023–2024.
Untuk menjawab permasalahan ini, Windy, Ketua Senat KMUP 2022/2023, menjelaskan bahwa lembaga tengah mengusahakan agar dana kemahasiswaan dapat diendapkan.
“Kalo worst case nya yang paling worst buat ke UKM juga karena Dankem kita gak bisa cair. Jadi dankem yang tidak dicairkan diusahakan buat diendapkan, jadi kalo ada yang selanjutnya bakal double.” Ujar Windy.
Akan tetapi, terkait hal tersebut pihak Senat belum dapat memastikan karena belum mendapatkan jawaban dari pihak rektorat.
Melihat permasalahan yang terus berulang, Windy mengaku bahwa Senat telah melakukan solusi untuk menangani kekosongan jabatan. Akan tetapi, ia menjelaskan bahwa solusi yang telah dirumuskan terkadang tidak sesuai dengan kejadian di lapangan.
Permasalahan ini tentunya bukan hanya terjadi pada Senat KMUP. Mengingat, kekosongan ini juga terjadi pada BP KMUP. Namun, ketika dimintai keterangan, ketua BP KMUP tidak menjawab permintaan wawancara yang diajukan oleh LPM Gema Alpas.
Terulangnya Kekosongan Jabatan, Ada yang Salah dari Sistem LKMM?
Kekosongan lembaga bukanlah permasalahan baru dalam roda organisasi Senat dan BP KMUP. Windy, Ketua Senat KMUP, menjelaskan bahwa sejauh ini baik dari kelembagaan Senat atau BP sudah memiliki calon ketua namun masih terdapat kendala dalam persiapan menuju proses peresmian calon ketua.
“Yang terakhir sih, terakhir ngobrol sama beberapa calonnya. Pertama, ada yang dia nggak mau ngasih berkas kalo aklamasi, terus ada lagi yang nggak percaya diri sama kapasitas dirinya sendiri tapi mau, jadi masih maju mundur. Sama ada juga yang bingung mau di Senat atau di BP.” Jelas Windy.
Melihat ini, menjadi pertanyaan tersendiri bagi UKM mengenai proses LKMM yang sudah dilakukan oleh Senat dan BP. Fahri, ketua KIPAS KMUP, merasakan bahwa fungsi LKMM yang diadakan Senat dan BP belum berfungsi secara maksimal.
“Lebih memfungsikan lagi itu arti kata LKMM. Maksud gue kan LKMM itu diadakan ya untuk selain melatih kepemimpinan diri, itu juga mempersiapkan kader-kader yang akan mengisi lembaga gitu.” Ujarnya.
Selain itu, dalam kekosongan ini juga Fahri merasa bahwa terjadi saling lempar tanggung jawab untuk kenaikan ketua lembaga selanjutnya.
“Malahan yang terjadi sekarang tuh kayak lempar-lemparan dari anak LKMM (menyuruh) anak UKM aja kan lebih tau, terus dilempar lagi kayak kan adanya LKMM buat apaan gitu? Jadi kayak bingung.” Tambah Fahri.
Untuk menjawab hal tersebut, Windy, Ketua Senat KMUP menjelaskan bahwa periodenya tidak fokus kepada krisis kepemimpinan, karena disebabkan oleh kesibukan lain yang dikerjakan oleh Senat KMUP. Akan tetapi, Windy menjelaskan bahwa kepedulian mahasiswa, khususnya UKM dinilai susah untuk mengirimkan delegasi pada LKMM yang diadakan oleh lembaga.
“Ternyata ini tuh emang rata semuanya dan sebenernya aku sih menyayangkan banget ya, kita kan punya LKMM tapi dari 21 UKM pun agak susah untuk mengirimkan orangnya (perwakilan) ke LKMM. Jadi emang aware nya juga masih susah sih.” Terang Windy.
Harapan Agar Segera Hadir Ketua Lembaga
Melihat situasi seperti ini, UKM Kipas berharap agar proses kaderisasi yang dijalankan oleh Senat dan BP KMUP dapat menemui titik terang.
“Harapannya harus bisa mempersiapkan calon ketua dari sebelum-sebelumnya. Misalkan, harus mempersiapkannya dari 5 bulan atau 6 bulan sebelumnya misalnya.” Ujar Fahri, ketua KIPAS KMUP.
Selain itu, Rai, Ketua PMK juga berharap agar kelembagaan dapat lebih terbuka kepada UKM. “Harapannya sih ya harus dikembangkan lagi, harus eksis lagi si senatnya sendiri, itu yang pertama. Karena kan itu yang akan menarik SDM dan senat juga jangan cuma individual, tapi tetap berbaur ke UKM-UKM. Biar yang mudah-mudahan, siapa tau justru malah dari UKM-UKM yang naik.” Ujarnya.
Oleh : Tim Redaksi LPM Gema Alpas
