Perubahan politik nasional setelah jatuhnya Presiden Soeharto Pada 21 Mei 1998 membuka ruang kebebasan demokrasi yang lebih luas di berbagai daerah, termasuk salah satunya adalah Papua. Sebagian masyarakat Papua memanfaatkan situasi tersebut untuk kembali menyuarakan aspirasi mereka secara terbuka.
Pada satu Juli 1998, peringatan hari kemerdekaan Papua Barat yang sebelumnya biasa dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi di hutan mulai dilakukan secara terbuka di beberapa daerah, salah satunya Biak. Biak merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah barat laut Papua Nugini dan merupakan pulau terbesar di antara gugusan kepulauan kecil di wilayah Papua.
Di Biak, peringatan tersebut baru dimulai pada dua Juli. Salah seorang warga bernama Filep Jacob Samuel Karma mengawali aksi dengan berorasi seorang diri. Tempat yang semula sepi itu perlahan mulai dipadati massa. Mereka berkumpul di menara air dekat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Biak Kota sambil mengibarkan bendera Bintang Kejora. Sesekali, sembari menyampaikan tuntutan secara damai, massa juga menyanyikan lagu-lagu rohani secara bersama-sama.
Bupati Biak Numfor, Amandus Masnembra, sempat meminta seluruh massa untuk segera membubarkan diri. Namun, Filep, yang sejak awal menjadi corong suara dalam aksi tersebut, dengan tegas menolak permintaan itu. Ia justru meminta agar siapa pun yang mendukung Papua Merdeka tidak meninggalkan tempat tersebut.
Pada tiga Juli, beredar kabar bahwa sejumlah masyarakat yang dikoordinir oleh Komando Rayon Militer (Koramil) diduga akan dipersenjatai guna menyerang peserta aksi di menara air. Dugaan upaya adu domba yang dilakukan oleh aparat ini kemudian berhasil digagalkan melalui negosiasi dengan pemerintah setempat. Rupanya, banyak masyarakat yang dipersenjatai tersebut tidak benar-benar memahami duduk perkara, mereka hanya menjalankan instruksi untuk menghadapi “pihak-pihak yang mengganggu ketertiban”.
Memasuki empat Juli, ketegangan di Biak semakin meningkat. Bahkan, saat itu pemerintah setempat, bersama aparat kembali membujuk Felip dan massa lainnya untuk membubarkan diri dengan melibatkan sejumlah pendeta. Namun perundingan itu tetap gagal.
Puncak peristiwa terjadi pada dini hari enam Juli 1998, ketika aparat penegak hukum, yaitu TNI dan Polri, membubarkan massa dalam operasi yang berujung pada penembakan, pemukulan, dan penangkapan terhadap massa aksi. Sejumlah laporan menyebut sekitar delapan orang tewas, tiga orang dinyatakan hilang, 150 orang ditangkap dan beberapa mengalami penyiksaan, serta 32 jenazah ditemukan terdampar di wilayah pesisir Biak pada akhir Juli 1998. Sumber lain menyebut jumlah korban meninggal dan hilang diperkirakan dapat mencapai puluhan bahkan lebih dari seratus orang.
Beberapa pekan setelah pecahnya peristiwa itu, puluhan jenazah kembali ditemukan di pesisir Biak Timur dan Biak Utara. Pemerintah menyatakan bahwa jenazah tersebut adalah korban tsunami di Aitape, Papua Nugini. Namun, berbagai kesaksian dan hasil investigasi organisasi masyarakat sipil mempertanyakan penjelasan tersebut, pasalnya, bukti hasil visum menemukan dugaan adanya luka tembak maupun tanda-tanda kekerasan pada sejumlah jenazah. Perbedaan versi inilah yang membuat tragedi Biak Berdarah menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM yang masih diperdebatkan hingga sekarang.
Lebih dari dua dekade telah berlalu, tetapi tragedi Biak Berdarah masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Belum tuntasnya pengungkapan kebenaran dan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa ini menunjukkan bahwa keadilan bagi para korban dan keluarganya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Selama negara belum mampu memberikan kepastian atas apa yang sebenarnya terjadi serta mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran yang ada, luka yang ditinggalkan tragedi ini akan terus hidup dalam ingatan para penyintas, keluarga korban, dan masyarakat Papua.
Penulis: Styven Gerart
Editor: Ilyas Pahlevi
