Pada tahun 1965 Indonesia dikejutkan dengan pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Republik Indonesia dengan membentuk “Dewan Jenderal” yang berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency (CIA) untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.
Menanggapi hal tersebut, Gerakan 30 September atau G30S dibentuk dan dipimpin oleh Kolonel Untung, untuk mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintahan Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S.
Dugaan Dalang Dibalik Bengisnya G30S
Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalang utama dari gerakan tersebut. Sebagai konsekuensinya, mereka menjadi target pembasmian yang berujung pada genosida. Sebab, banyak organisasi mancanegara mengatakan bahwa peristiwa pengkhianatan pada tahun 1965 adalah pelanggaran hak asasi manusia berat.
Adapun beberapa sejarawan seperti Benedict Anderson dan Ruth McVey menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif buruk untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno, sebab posisinya yang relatif kuat dalam pemerintahan. Melainkan, hasil dari pertentangan internal di dalam tubuh militer Indonesia dan hubungan yang kompleks bersama PKI. Faktor inilah yang kemudian menumpuk dan berujung pada malam berdarah tersebut.
Sebelum peristiwa G30S, terdapat hubungan yang kompleks di antara tiga aktor utama yakni Angkatan Bersenjata Indonesia, Partai Komunis Indonesia dan Presiden Soekarno. Hal ini disebabkan oleh berbagai agresi militer, perang dingin, dan praktik perang proksi yang harus dihadapi bangsa pada kala itu.
Maka dari itu, Presiden Soekarno memerlukan alat negara yang dapat segera digunakan untuk operasi militer yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Sebagai orator yang ulung dan pemimpin yang berkharisma, Soekarno mampu menggalang dukungan dari berbagai masyarakat untuk mengambil bagian dalam mempertahankan negara. Hanya saja, militer Indonesia kala waktu itu masih terbagi menjadi beberapa macam.
Harold Crouch dalam bukunya “Military and Politics in Indonesia” menjabarkan tiga macam militer di Indonesia pada kala itu. Di satu sisi adalah mereka yang mendapatkan pendidikan militer profesional dari kaum penjajah, seperti Belanda dan Jepang. Dari sisi lain ialah kelompok gerilya yang dibentuk di daerah-daerah dengan jumlah terbanyak.
Kelompok-kelompok gerilyawan ini cenderung menganut karakteristik yang khas dari daerahnya masing-masing, memiliki aliansi kepada lebih dari satu organisasi. Kadang secara informal dan spontan.
Karena keragaman dalam tubuh militer di Indonesia, baik dari keragaman latar belakang dan kurangnya persatuan ideologi yang kuat, konflik antara institusi, bahkan di dalam militer sekalipun kerap terjadi selama sejarah Indonesia. Pada tanggal 15 Februari 1958, Peristiwa PRRI/Permesta terjadi di saat militer kembali saling berseteru, dan berbagai macam peristiwa lain. Gesekan-gesekan dalam tubuh militer ini, tidak menghilangkan pentingnya keberadaan mereka. Mereka terbukti menjadi alat pertahanan yang cukup tangguh, dan memiliki hubungan yang erat dengan Soekarno.
Hanyalah, pertahanan bukan menjadi satu-satunya fungsi dari militer Indonesia pada saat itu. Militer juga aktif terlibat dalam politik, baik dalam badan pemerintahan maupun perusahaan milik negara. Prinsip ini dinamakan sebagai “jalan tengah” di mana militer tidak akan mengambil alih seluruh politik negara Indonesia, tetapi juga tidak akan terlalu apatis. Menurut Harold Crouch, hal ini dimungkinkan karena lemahnya pemerintahan parlementer di Indonesia dan ketidakstabilan politik.
Hubungan Baik Soekarno dengan PKI Menjadi Pemicu Utama
Hubungan antara Soekarno dan militer semakin menguat pada periode Demokrasi Terpimpin. Namun, Soekarno juga mewaspadai untuk tidak terlalu tergantung pada kekuatan militer. Karena kedudukan militer yang terlalu kuat dalam politik dapat berujung pada menurunnya pengaruh dari Soekarno.
Soekarno harus memiliki faksi lain yang setia pada dirinya dan dapat menyeimbangkan pengaruh militer. Aktor tersebut adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemampuan terbesar Partai Komunis Indonesia bukanlah kemampuan berperang. Namun, kemampuan menggalang dukungan masa, terutama dari pekerja dan petani.
Para pemimpin PKI menyadari bahwa doktrin materialisme historis dalam komunisme tidak dapat diterapkan di Indonesia karena masih lemahnya kelas proletariat dan kelas borjuis. Selain itu, PKI tidak memiliki kekuatan senjata yang dapat menandingi militer. Alhasil, PKI lebih memilih jalan damai untuk mengambil kekuasaan, dan ideologi yang lebih fleksibel untuk diterapkan di kondisi sosial Indonesia.
Dengan memiliki hubungan dengan Soekarno, dan menyuarakan narasi nasionalisme, PKI mendapatkan legitimasi yang semakin meningkatkan statusnya di masyarakat. Hal ini bukan berarti PKI tidak mengalami konflik. Demi memperkuat basis dukungannya, PKI juga mengejar strategi front persatuan yang luas antara kelas buruh, kaum tani, borjuis kecil kota dan borjuis nasional yang bersendikan persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan kelas buruh.
PKI juga harus menjalin hubungannya dengan partai yang dibuat oleh Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia. Hanya saja, PNI memiliki basis pendukung yang berwatak konservatif, dengan kebudayaan Jawa yang kuat. Terlebih dari itu, PKI dan militer juga pernah terlibat dalam konflik di masa lalu.
Perbedaan ideologi di antara mereka semakin meningkat persaingan ini. Inilah kondisi politik Indonesia pada saat itu, dimana Soekarno memiliki dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, militer sebagai alat pertahanan dan aktor dalam politik dan ekonomi Indonesia, di sisi lain, ada PKI yang memiliki basis organisasi dan dukungan massa yang dapat memperkuat posisi Soekarno.
Soekarno, sebagai pemimpin bangsa harus menyeimbangkan kedua pilar tersebut. Apabila satu mulai lebih kuat dari yang seharusnya, mereka dapat perlahan-lahan mengambil kekuasaan dari Soekarno. Bahkan, melenyapkan pilar yang lain sepenuhnya. Ada dua contoh peristiwa yang hampir saja mengganggu keseimbangan ini.
Gejolak Persaingan Militer vs PKI
Pada Peristiwa Trikora, mobilisasi militer sangat diperlukan untuk Operasi Perebutan Papua. Alhasil, kedudukan militer meningkat terlebih dengan dibentuknya Komando Tertinggi (KOTI) yang diketuai oleh Soekarno dan Jenderal Nasution sebagai wakil panglima. Untuk menyeimbangkan kekuatan militer, Soekarno menunjuk Ahmad Yani sebagai kepala staf Angkatan Darat, karena Ahmad Yani dinilai lebih setia terhadap dirinya.
Selain itu, dia mulai menghilangkan hukum darurat militer seperti pada saat kejadian Trikora. Hal ini mulai berubah pada saat kejadian Dwikora. Kali ini, posisi PKI lebih melesat dengan narasi anti-imperialisme Barat dan menggerakan masyarakat untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing.
Meskipun demikian, PKI masih memiliki posisi yang tidak sekuat militer dalam hal persenjataan dan masih sangat bergantung dari perlindungan Soekarno. Ketika kesehatan Soekarno semakin jatuh, PKI semakin khawatir bahwa tanpa Soekarno militer Indonesia dapat mengambil alih pemerintahan.
Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Sjam untuk mengoleksi informasi mengenai gerak-gerik militer yang berhubungan dengan PKI dan menarik simpati tentara Indonesia pada teori marxisme dan komunisme. Selain itu, partai komunis ini pun menyarankan membentuk Angkatan Kelima yang akan terdiri dari pasukan kerja dan petani yang dipersenjatai untuk membantu operasi militer.
Proposal ini bahkan mendapat dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menjanjikan 100,000 keping senjata ringan untuk dipersenjatai Angkatan Kelima. Namun, upaya ini ditentang oleh militer.
Alih-alih memperkuat kedudukan PKI, hal ini justru mempertajam persaingan antara keduanya. Ketegangan ini semakin meningkat ketika terdengar kabar dari Biro Khusus bahwa
terdapat sebuah Dewan Jenderal yang berupaya untuk melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965.
Kejadian 58 Tahun Masih Meninggalkan Teka-Teki
Meskipun keberadaan Dewan Jenderal tersebut masih dipertanyakan, hal inilah yang memicu G30S Ada beberapa versi mengenai kejadian ini. Kita semua sudah mendengar versi di mana PKI merespons kabar tersebut dengan membuatnya seolah-olah sebagai konflik internal dalam TNI dan menghentikan Upaya Dewan Jenderal tersebut dengan mempengaruhi bagian lain dalam militer untuk menangkap mereka.
Upaya berujung bencana menjadi gambaran dari kejadian tersebut. Beragam anggapan pun muncul, salah satunya pakar sejarah seperti Benedict Anderson dan Ruth T. McVey yang menganggap bahwa kudeta tersebut memang lebih berasal dari konflik internal Angkatan Darat. Khususnya, dari Divisi Diponegoro yang merasa ditelantarkan oleh pimpinan militer pusat baik secara ekonomi maupun secara moral. Oleh karenanya, hingga kini masih banyak perdebatan dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab.
Penulis: Raihan Fadilah
Editor : Aisha Balqis Salsabila
Sumber:
Buku:
Harold A. Crouch. (1999). Military and Politics in Indonesia.
Internet:
https://youtu.be/KoEDRc2gq6c?si=ECVmT1rUMknILmR8
https://tirto.id/dewan-jenderal-di-g30s-tujuan-isu-susunan-anggota-kabinetnya-gwqj
https://id.images.search.yahoo.com/search/images?p=kolonel+untung+g30sg30s